Ambisi Sang Jenderal Membangunkan 'Raksasa Tidur' Kemayoran

Wawancara Hendardji Soepandji:
Ambisi Sang Jenderal Membangunkan 'Raksasa Tidur' Kemayoran
Suhendra - detikFinance

Hendardji Soepandji (Foto: Suhendra)
Jakarta - Kawasan kompleks kemayoran yang merupakan eks Bandara Udara Internasional Kemayoran kini sedang berbenah setelah bertahun-tahun kawasan properti ini seperti hidup segan mati tak mau.

Komplek Kemayoran kini lebih banyak dikenal oleh masyarakat sebagai lokasi Pekan Raya Jakarta (PRJ), padahal itu hanya sebagian kecil dari kawasan tersebut.

Kini angin segar menghampiri kawasan seluas 454 hektar ini. Dibawah manajemen baru, ditangan Hendardji Soepandji yang seorang jenderal (purn) bintang dua, kawasan komplek Kemayoran yang merupakan aset negara yang dikelola melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).

Kawasan komplek Kemayoran siap disulap menjadi pusat bisnis berkaliber internasional seperti Pudong CBD Shanghai, China.

Apa saja kah yang dilakukan sang jenderal ini untuk mengubah citra Kemayoran dari kawasan kumuh menjadi kawasan elit? Apa saja tantangan Hendardji mengelola PPKK ini? Akan jadi apakah komplek Kemayoran melalui sentuhan tangan adik dari mantan Kejagung Hendarman Soepandji ini?

Berikut ini wawancara detikFinance dengan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Hendardji Soepandji saat ditemui di kawasan MGK Kemayoran, Kamis (10/2/2011).

Anda ini kan seorang jenderal (purn) kok mau-maunya menangani bidang properti?

Ha ha ha... saya senang melihat sesuatu yang bagus. Saya ingin, kawasan ini kan berprospek, kalau sampai dikelola dengan cara yang salah kan sayang.

Jujur saja saya nggak punya pengalaman dibidang properti, nggak ada pengalaman cuma suka baca-baca saja.

Awalnya bisa ceritakan, kenapa anda bisa nyemplung jadi Dirut PPKK?

Ha ha ha...Nggak ngerti saya, waktu itu ada pengumuman untuk test (jadi dirut PPKK), lalu saya test. Dari sekian banyak orang yang ditest, kebetulan saya lulus. Ada 6 orang.

Kalau jenderal (purn) lain kan banyak yang ke BUMN, pensiun, atau apa lah, kok bapak malah terjun di properti?

Ha ha ha... saya senang dengan keindahan, saya senang dengan sesuatu yang rapih, aman dan tertib. Saya mengidolakan sesuatu itu yang nyaman.

Apakah hal itu terinspirasi dengan kota-kota atau pusat bisnis di negara-negara lainnya?

Saya sudah keliling dunia, saya sudah ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis, saya sudah ke Jepang ke China. Hampir semua negara, terutama negara-negara besar saya sudah datangi, seperti Yunani, saya pernah ke Turki. Saya terinspirasi dengan kota-kota disana.

Berapa lama anda akan di PPKK?

Itu tergantung Menteri Setneg, bisa setahun bisa, dua tahun bisa, tergantung menteri. Tapi periodenya itu 4-5 tahun.


Kemayoran sudah lama dicanangkan jadi kawasan pusat bisnis, tapi kenyataanya jalan di tempat, sebagai dirut baru apa terobosan anda?

Terobosan saya yaitu mereview master plan Kemayoran.

Di master plan baru anda menyebut Rp 7,2 triliun untuk mendukung komplek Kemayoran, bagaimana caranya mendapatkan uang itu?

Kerjasama dengan mitra (pengembang). Mereka diberikan kesempatan bangun, memberikan kontribusi ke pemerintah, lalu pemerintah membangun infrastruktur.

Master plan dengan perkiraan dana Rp 7,2 triliun itu kan rencananya 15 tahun, apakah tidak terlalu lama?

Kalau bisa dipercepat kurang lebih tahun 2020. Makanya tergantung nanti membangun kebersamaan dengan para pengembang.


Bagaimana dengan penataan kawasan kumuh disekitar komplek Kemayoran, apa yang anda lakukan?

Kita akan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif (penertiban). Minggu depan kita mulai pelan-pelan, minggu depan kita mulai.

Kawasan kumuh sekitar Kemayoran banyak sekali, berapa luasan kawasan kumuh yang menduduki komplek Kemayoran?

Jumlahnya sekitar 30 hektar (dari 454 hektar luas komplek Kemayoran).

Apa sih goal bapak untuk komplek Kemayoran, ketika dipercaya oleh Sekretariat negara jadi Dirut PPKK?

Sebuah kota moderen dalam kota, cyber city, kawasan perdagangan yang internasional yaitu dengan konsep Green International Business District (GIBD).

Konkretnya seperti apa dari konsep GIBD ini?

Itu nanti ada kawasan perdagangan, ada infrastruktur pendukungnya, ada kawasan olahraga, kawasan rekreasi, jadi terpadu one stop service. Kita dengan tinggal disini, bisa bekerja dan bisnis disini.

Di Jakarta bukanya sudah ada CBD Sudirman, apakah tidak saling bersaing?

Kalau CBD Sudirman itu kan hanya 40 hektar. Kita nggak akan saling mematikan. Caranya, membangun kebersamaan. Apa yang sudah ada disana tak perlu ada disini. Misalnya di CBD Sudirman nggak ada kawasan olahraga, disana kawasan bisnisnya hanya 40 hektar itu kan kecil sekali, nggak akan mampu. Kalau kita di Kemayoran itu 454 hektar.

Bagaimana sinergi dengan Pemda DKI Jakarta, bagaimana pun DKI punya kepentingan juga terhadap komplek Kemayoran?

Membangun kerjasama dengan pemda, makanya yang dibangun disini harus ada IMB (izin mendirikan bangunan) dari pemda. IMB-nya dari pemda, bukan dari saya, saya hanya merekomendasikan. Terus nanti yang bangun itu ada kontribusi ke pemda, kotribusi itu ditarik ke dalam lagi ke sini, dibangun di sini.

Kemayoran image-nya masih sangat kumuh, bahkan lokasi ini juga terkenal sebagai kawasan prostitusi, bagaimana untuk mengangkat Kemayoran menjadi lebih kuat?

Kita akan bersihkan secara bertahap, termasuk PSK-PSK. Untuk mengangkat citra ini membutuhkan waktu 5 tahun. Jadi lima tahun itu belum selesai, kalau selesai butuh waktu 15 tahun.

Soal rencana keberadaan menara atau gedung tertinggi di Kemayoran itu apakah akan mengangkat kawasan Kemayoran?

Iya, itu kan akan menjadi pusat telekomunikasi khususnya Menara Jakarta.

Satu tahun ini apa sih target bapak di PPKK?

Wah kalau satu tahun belum bisa tercapai, lebih menyusun master plan dan mengadendum semua bentuk kerjasama dengan pengembang. Selain itu, mendorong bangunan-bangunan yang mangkrak di Kemayoran untuk segera dimulai tahun ini.

Memang bangunan yang mangkrak di komplek Kemayoran berapa banyak?

Banyak sih, mangkrak itu kan waktu krismon lalu (1998). Sekarang saya himpun lagi, ayo kita sama-sama berdiri.

Kira-kira sentuhan tangan seorang jenderal dengan dirut sebelumnya apa nih perbedaanya?

Ha ha ha ... Kalau ada pengembang yang malas kita bangunkan. Ibarat orang tidur ayo bangun-bangun, kalau sudah bangun ayo mandi-mandi. Kalau sudah mandi ayo-ayo bersolek, ibaratnya seperti itu.

Kalau beradai-andai soal benchmark, anda mau mencontoh apa kawasan bisnis di luar negeri, untuk Kemayoran ini?

Seperti di Manhattan New York, atau paling tidak seperti Pudong CBD di Shanghai China. Itu sebuah kawasan perdagangan, tapi orang tinggal disitu, berdagang disitu, berolahraga disitu. Itu sebuah kota, lebih besar dari komplek Kemayoran. Sebagai kota baru, di Shanghai itu ada kota lama dan kota baru.

Tantangannya apa sih mengurus komplek Kemayoran?

Tantangannya, yang masuk itu sudah terlanjur, modalnya tidak terlalu kuat. Tapi dengan model kerjasama yang saya bangun, kalau orang yang modalnya nggak kuat tidak mungkin masuk ke mari sehingga tersaring. Pola kerjasama itu mulai tersaring.

Masalahnya pengembang sekarang ada yang banyak mengalami kesulitan keuangan, kalau konsep yang anda tawarkan harus mampu mendukung pengadaan Rp 7,2 triliun, apakah mereka sanggup?

Nanti ditanya, kalau memang tak sanggup serahkan dulu ke PPKK, kita tarik lalu diserahkan karena investor lain sudah banyak yang menunggu sudah antri.

Soal PPKK sendiri, berapa sih aset PPKK?

Kalau aset Kemayoran Rp 24 triliun, itu aset Kemayoran, yang harus diawasi.

Penerimaanya berapa per tahunnya?

Pertahunnya hanya Rp 100 miliar, kecil sekali. Kontribusi ke negara (pendapatan negar bukan pajak/PNBP) sebesar 20% dari itu atau sekitar Rp 20 miliar, selebihnya dipakai untuk operasional pemeliharaan, jalan, drainase, keamanan dan kebersihan harus terwujud.

Itu nggak cukup ngangkat dana sebesar itu, lampu mati harus diganti. Jadi master plan Rp 7,2 triliun itu untuk bisa mengangkat Kemayoran.

--

Membedah Rencana 'Rumah Super Murah' ala Perumnas
Suhendra - detikFinance


Himawan Arief (Foto: Suhendra/detikFinance)
Jakarta - Pada tahun 2011 ini, Perum Perumnas dapat tugas membuat 100.000 unit rumah murah seharga Rp 20-25 juta per unit. Perum Perumnas pada tahun ini juga akan mendapat dana public service obligation (PSO) sebesar kurang lebih Rp 500 miliar setelah sejak tahun 1991 tak mendapat kucuran dana PSO.

Apa saja kah yang akan dilakukan oleh BUMN properti ini menggarap proyek rumah murah ini? Bagaimana kesiapannya? Seperti apakah rumah murah yang akan dibangun oleh Perumnas ini? Lokasi-lokasi mana saja yang disiapkan Perumnas? Termasuk kendala apa saja yang dihadapi?

Berikut ini Wawancara khusus detikFinance dengan Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto saat ditemui di kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (3/3/2011).

Soal rumah murah, keterlibatan Perumnas dalam proyek ini sebagai apa?

Sebagai BUMN yang ditugasi membangun perumahan 100.000 unit tahun ini, untuk kebutuhan fundamental kebutuhan rakyat. Dari arahan bapak menteri, target 100.000, program ini rumah murah. Memang ada beberapa kelompok yang sangat murah yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Rp 5-10 juta), katakan itu lah sebagai rumah singgah dari pada tinggal di kolong jembatan.

Kemenpera sedang mensiasati bagaimana mengatasinya seperti program rumah nelayan. Nah, Perumnas ditugaskan ke dalam program rumah murah, yang saat ini dicanangkan 100.000 rumah, kami ditugaskan untuk menjalankan itu oleh kemenpera.

Program ini bisa dilink dengan program listrik murah, jadi dalam satu paket air bersih murah. Program ini sangat menyentuh kepada masyarakat Indonesia yang tak mampu membeli rumah.

Perumnas mengambil posisi sebagai BUMN yang sejak tahun 1974 ditugasi menyediakan rumah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sudah banyak membangun. Kita sangat merespons ini, mudah-mudahan dengan ini Perumnas bisa kembali menjadi pelaku utama penyedia perumahan kita telah membangun lebih dari 300 lokasi di seluruh Indonesia, secara organisasi kita siap, semua provinsi kita ada.

Target 100 rumah tersebar di seluruh Indonesia, per hari ini kita sudah mengumpulkan kurang lebih 50% kita sudah siap. Termasuk di lahan kita, lahan milik pemerintah daerah maupun lahan-lahan milik mitra swasta. Jadi terbalik yah, bukan BUMN yang menyediakan lahan saja, jadi bisa berbalik. Perumnas yang membangun lahan bisa disediakan oleh pemerintah daerah, Perumnas sendiri atau pihak swasta. Sebanyak 50% lagi akan kita usahakan dalam minggu ini.

Komponen biaya kita tahu ada biaya tanah, infrastruktur, biaya pembangunan, ada biaya lain yang harusnya bisa dipangkas. Juga menggunakan permodalan yang murah seperti FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) maupun KPR murah. Tentu hal ini menjadi terobosan, bagaimana masyarakat dengan kemampuan lebih rendah yang bisa.

Sebanyak 50% itu dimana saja yah?

Kita sudah mengindentifikasi, kita kerjasama dengan pemerintah NTT dan NTB, kita juga sudah MoU dengan beberapa bupati lainnya, seperti di Kalimantan Timur, kebanyakan memang banyak di luar Jawa. Kalau untuk di DKI Jakarta mungkin berat, dengan harga tanahnya, mungkin DKI bisa saja dengan kawasan kumuh dengan skim tertentu. Masalah kekumuhan ini mengatasinya harus lebih cermat.

Diproyek murah ini, Perumnas masih dapat untung kah?

Kita tidak lihat dari sisi proyek ini menguntungkan atau tidak. Yang jelas Perumnas jangan sampai terbebani, tapi kita harus makin besar karena bisa terus melayani. Kita tidak berorientasi itu (margin) tapi melaksanakan tugas tanpa harus merugikan Perumnas dan masyarakat bisa menikmati rumah murah.

Kami menawarkan ke seluruh pemerintah daerah yang menyediakan lahan-lahan yang bisa dipakai untuk perumahan-perumahan murah, Perumnas siap membangun. Jadi dengan lahan yang disiapkan pemerintah daerah maka rumah tersebut akan sangat murah. Kita memiliki program dan insentif dari Kemenpera untuk memberikan solusi lebih agar harganya lebih terjangkau.

Kapan bisa terealisasi rumah murah di tahun ini?

Kita target ground breaking di bulan April, rencana tadi diprediksi, lokasinya di NTT, kita mulai supaya jangan di Jawa, rencananya seluruh NTT 10.000 unit rumah.

Sekarang banyak persepsi soal harga rumah murah, ada yang Rp 5-10 juta ada juga versi Rp 20-25 juta, kalau Perumnas garap yang mana?

Kategori tadi, ada rumah nelayan, rumah singgah itu kemungkinan Kemenpera akan menangani dan kementerian teknis lainnya, itu yang harga Rp 5-10 juta, mereka sudah melakukan apa yang disebut sebagai bedah rumah atau program rumah swadaya lainnya.

Selain itu, ada yang namanya rumah murah ini, yang harganya kurang lebih Rp 25 juta, sekarang ini kita sedang merancang ini. Selama ini harga yang Rp 55-70 juta itu pasarnya dilevel tertentu, tapi ada juga orang yang sangat sulit untuk menjangkau harga itu. Disini, kalau menghitungnya dengan pendekatan konstruksi tidak akan ketemu terus. Jadi kita memakai pendekatan memanfaatkan stakeholder yang lain.

Jadi kita bekerjasama dengan pemda untuk masalah lahan terutama dengan katakanlah kerjasama dengan pihak lain untuk masalah ait minum, denga PLN untuk masalah listrik.

Berarti kalau ada swasta yang mau CSR dalam bentuk tanah bagaimana kemungkinannya?

Bisa saja, itu sangat memungkinkan. Saat ini kan komponen terbesar kendala utamanya adalah lahan dan lahan, kalau lahannya tersedia kita bisa.

Katanya Perumnas bakal dapat suntikan PSO terkait program rumah murah ini?

Ada penugasan ini perlu adanya PSO, sehingga beban yang dibeli oleh masyarakat jauh lebih murah, ini yang sudah dibahas (oleh menpera). Selama ini sudah dirancang untuk mendapat penugasan ini, dengan PSO untuk rumah murah. Tadi kita sudah hitung prediksinya sekitar Rp 500 miliar, untuk tahun 2011 ini untuk PSO saja.

Selama ini sudah ada skim dari kemenpera yang macam-macam,ada PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan lain-lain. Juga ada FLPP, ditambah lagi kalau pemda menyiapkan lahan, dan skim-skim lagi yang membuat komponen-komponen biaya ini lebih sedikit. Melalui Perumnas ada skim PSO dalam bentuk selisih harga. Jadi masyarakat hanya membeli sebagian, sebagian dibayar pemerintah melalui Perumnas.

Berapa sih hitungan Perumnas biaya dasar untuk membangun rumah murah itu?

Kalau kita total-total nilai bangunanya Rp 35 juta, ada sarana prasaran yang telah disediakan sehingga bisa turun, sampai akhirnya sampai di masyarakat bisa dibeli dengan harga yang layak,tentunya dengan fasilitas FLPP. Ditambah lagi dengan kita ada dana PSO sehingga masyarakat bisa membeli seharga Rp 25 juta.

Jadi program rumah murah ini multi subsidi yah?

FLPP fasilitas yang disedikan oleh perbankan yang ditunjuk oleh kemenpera, jadi masyarakat yang bisa menggunakan itu bunganya murah, tapi harganya katakan lah harga Rp 30 juta, dibeli dengan harga Rp 25 juta maka yang diajukan kredit adalah harga yang Rp 25 juta. Jadi masyarakat tak terbebani lebih banyak. Jadi yang Rp 5 juta itu yang disubsidi dalam bentuk program PSO.

Kita harus menseleksi sekali siapa saja masyarakata yang memperoleh program rumah murah yang dibangun oleh Perumnas, karena ada tiga skim subsidi yang masuk yaitu dengan FLPP, dengan PSU dan PSO ditambah sinergi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa memenuhi permintaan perumahan di daerah-daerah, ini sangat tergantung dengan pemerintah daerah.

Siapa saja yang masuk kriteria penerima fasilitas rumah murah?

Kemarin itu kalau nggak salah itu penghasilan Rp 1,5 juta. Kalau konsep rumah landed yang berhak mendapatkan subsidi adalah yang menggunakan FLPP dengan penghasilan sampai Rp 2,5 juta. Rumah ini kan ada yang rumah murah, rumah sangat murah, sampai program FLPP sampai Rp 70 juta dengan ada tiga kelompok MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini sedang dibahas untuk orang yang mendapatkan rumah murah, ini sangat bagus Perumnas siap bekerja dengan dukungan Kemenpera, dukungan Kementerian BUMN, kita bisa memberikan peran.

Kita berharap nanti tahun 2012 konsepnya lebih terintegrasi secara keseluruhan, jadi kita berharap mengembangkan kawasan itu adalah hunian berimbang.

Banyak orang bertanya-tanya rumah seharga Rp 20-25 juta kondisi fisiknya seperti apa?

Bangunannya tipe modelnya low house, ada plester, ada plafon, atap rumah pakai seng atau asbes, dinding semua full, ini benar-benar rumah layak. Hanya lantainya floor, kamar mandi pun ada, dengan tipe 36 yang layak itu kan per jiwa 9 meter persegi dikali 4 jadi 36.

Kebutuhan rumah murah itu kalau dari sisi luasan itu bagaimana?

Kalau setiap satu hektar itu bisa dibangun ada 80 rumah karena yang dipakai itu 60% sisanya kan untuk infrastruktur. Berarti kalau butuh 40.000 rumah saja itu membutuhkan 500.000 hektar, itu yang harus dicarikan. Kebutuhannya diharapkan ada 1 juta hektar untuk membangun 100.000 rumah.

Soal tanah, jadi lokasi lainnya dimana?

Tanahnya korporasi atau tanahnya BUMN pasti tak mungkin dalam bentuk hibah, maka caranya adalah tanahnya harus dibeli,nanti siapa yang beli itu nanti dicari solusinya. Kalau tanah pemda yang akan memberikan untuk rumah PNS-nya itu bisa. Bisa saja pemerintah daerah diberikan kesempatan pada warga miskin, ini perlu koordinasi untuk warga miskin.

Pemda-pemda yang sudah siap memberikan tanahnya untuk rumah murah siapa saja?

Kemarin waktu di Bali kita sudah teken, dengan beberapa kabupaten di NTT, kita targetkan diseluruh NTT bisa mencapai 10.000 unit, di NTB juga, ini sudah menjadi target tidak boleh mundur lagi. Yang penting adalah kesiapan lahan, lahan Perumnas kita siap.

Lahannya Perumnas yang disiapakan untuk rumah murah?

Kita dari Perumnas dari lahan-lahan yang ada 50.000 hektar ada 20.000-an hektar yang hampir di semua provinsi kita ada. Mungkin di Maluku, Sumatera Selatan, Aceh dan lain-lain.

Target totalnya rumah murah itu berapa sih?

Kemarin itu kan harapannya kita membangun dengan jumlah rumah sangat besar, dengan bisa memberi suplai satu juta rumah per tahun idealnya dengan pertumbuhan penduduk terus bertambah. Tapi mungkin nanti konsepnya berbeda, tidak mungkin landed (rumah tapak) terus, kalau perkotaan bagaimana. Nanti orang akan banyak diperkotaan, konsep rumah di perkotaan nggak bisa landed harus vertikal.

Proses (rumah murah) landed tidak akan lama, paling 5-10 tahun akan berubah, kalau nggak kota-kota akan melebar. Sehingga program rumah susun harus dijalankan lagi untuk mengatasi perumahan di perkotaan atau menciptakan kota baru dengan memindahkan beban kota lama.

Banyak pemda yang tak mau menyediakan lahan karena takut kumuh wilayahnya?

Selama ini banyak setelah dibangun lalu ditinggalkan. Harus ada lembaga yang menjadi konseling agar menjaga rumah-rumah itu tidak kumuh,pemda lah yang berperan. Jangan sampai akhirnya, memang itu sarana itu tanggung jawab pemda, bagaimana agar rumah tetap asri dan sehat.

Perumnas ditargetkan membangun 100.000 rumah tahun ini apa nggak terlalu berat, sejak 1974 saja Perumnas baru membangun 500.000 unit rumah?

Tidak juga, itu 500.000 itu yang kita bangun murni, mungkin kalau yang dibangun oleh Perumnas dengan kerjasama lebih dari 1 juta, kadang-kadang kita bangun di tanah pemda, dengan mitra, kalau dikalkulasi ulang lebih dari 1 juta belum lagi yang vertikal belum lagi yang kita sewakan.

Tahun 1993 Perumnas sudah menyuplai 50.000 unit, kalau mau meningkatkan 100.000 itu bagi Perumnas sangat mungkin, selama tanahnya ada kuncinya adalah lahan, selama pemda menyiapkan, Perumnas siap. Semua skim telah siap.

Land Bank (cadangan tanah kosong) Perumnas itu berapa sih?

Land bank Perumnas hanya sekitar 1.900 hektar, itu hanya 50 persen yang siap bangun, Perumnas itu lahannya sebenarnya sudah sangat kritis. Ini kita bayangkan developer lain yang hanya mengurus satu lokasi bisa kalah land bank kita. Kita optimis dengan momemtum kita ini kita manfaatkan.

Berapa sih total PSO yang dibutuhkan Perumnas?

Kemenpera saat ini mengalokasikan kurang lebih Rp 500 miliar tetap berapa angka persisnya. Cuma baru itu, Perumnas sejak berdiri belum murni program PSO untuk benar-benar rumah itu tidak ada. Dari tahun 1991 perum yang satu satunya yang tak pernah menerima PSO, padahal banyak persero yang mendapatkan penugasan, kita harus benar-benar memanfaatkan momentum ini.

Kalau dari pemaparan anda program rumah murah ini hanya di luar Jawa saja?

Di Jawa juga ada, di Jawa Timur ada sekitar Malang, kita coba juga di sekitar Jawa Barat di Maja, kemungkinan juga di sekitar Jawa Tengah dan Jogjakarta, luar Jawa juga banyak. Yang masih belum terindentifikasi adalah Bali, dan DKI karena harga tanahnya mahal.

Program rumah murah terkait kinerja Perumnas apakah ada kenaikan?

Untuk pendapatan tahun 2011 kita targetkan Rp 1 triliun, tapi dengan adanya program ini pendapatan kita bisa Rp 2,5-3 triliun, laba kita targetkan bisa ada tambahan sampai Rp 300 miliar, kalau dibandingkan dengan tanpa program ini kita masih dibawah Rp 100 miliar. Margin kita tak besar, kecil sekali. (hen/qom)

--

Wawancara Ketua GINSI
Importir Juga Harus Tahu Aturan!
Suhendra - detikFinance


Yayat Priyatna (Foto: Suhendra)
Jakarta - Nilai impor Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan bukan hanya terjadi pada impor barang jenis bahan baku atau barang modal, namun barang-barang jadi pun sudah menempati posisi signifikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia sepanjang 2010 nilainya mencapai US$ 135,61 miliar atau meningkat 40,05% dibanding 2009 yang hanya US$ 96,83 miliar.

Peningkatan ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 157,73 miliar, naik 35,38% dibanding periode yang sama di 2009 yang sebesar US$ 116,51 miliar.

Untuk negara penyumbang impor terbesar di 2010 secara berurutan adalah China 18,19%, Jepang 15,62%, Singapura 9,29% dan Uni Eropa 9,02%. Komposisi impor mencakup bahan pangan atau konsumsi (barang jadi) 7,37%, bahan baku 72,78% dan barang modal 19,85%.

Apakah peningkatan impor tersebut cukup mengkhawatirkan? Bagaimana tanggapan para pelaku importir terhadap masalah peningkatan impor ini? Bagaimana prilaku mereka dalam berbisnis? Termasuk apakah ada mafia-mafia importir yang selama ini sering dibicarakan?

Berikut ini wawancara detikFinance dengan Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Yayat Priyatna saat ditemui di kantornya, Senin (28/3/2011).

Impor kita dari tahun ke tahun terus naik, sebagai pelaku importir apa tanggapan anda?

Pemerintah memang sekarang mulai selektif bahwa impor itu untuk kebutuhan barang modal kedua kebutuhan bahan baku, dimana barang modal itu menumbuhkan invstasi baru untuk menimbulkan nilai tambah. Jadi bukan impor melulu barang jadi, tapi kalau memang ternyata kita disini belum mampu dan tidak ada, ya tak ada masalah impor. Sejauh produk-produk tersebut bisa dibuat disini ya harusnya yang diimpor adalah bahan bakunya saja, yang bisa dibuat nilai tambahnya disini lalu diekspor kembali.

Masalah impor itu mudah-mudahan pemerintah secara perlahan akan mengatur impor itu dalam bentuk apa, apakah barang jadi, apakah setengah jadi apakah bahan baku. Itu yang harus ditata, jadi impor itu jangan menjadi gangguan kepentingan produksi nasional. Ini yang harus dijaga, memang kalau pedagang itu kan orientasinya pada profit, dia tak berpikir mau rusak atau tidak di dalam negeri yang penting saya bisa untung.

Ini tugas dari pemerintah agar impor itu tak merusak tatanan produksi di dalam negeri. Tetapi kita juga jangan tabu dengan impor, karena untuk membangun proses pertumbuhan di dalam negeri ya tidak ada masalah.

Saya berpendapat semua importir harus menjadi anggota GINSI, karena mereka setiap melakukan impor harus mengikuti aturan yang ada. Supaya mereka patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah, kalau jadi anggota mereka bisa tahu setiap ada regulasi pemerintah, sehingga tak ada lagi penyelewengan-penyelewengan.

Misalnya dalam kasus impor ikan kemarin, kalau importirnya tahu aturan pasti mereka tak melakukan itu, itu kan merugikan terhadap nelayan kita. Saya pun belum cek apakah itu anggota GINSI atau bukan, seperti impor daging, impor ternak itu kan ada aturannya, ini harus dipatuhi oleh seluruh importir.

Apakah ini mereka tidak tahu, ataukah memang sengaja, kalau anggota GINSI harus tahu aturan-aturan itu. Kalau pemerintah melakukan kebijakan harus diikuti bukan hanya anggota GINSI atau bukan anggota GINSI, semuanya harus.

Bagaimana pun hingga sekarang image importir itu jelek, bagaimana menurut anda?

Ya, masalahnya bahwa importir itu jangan hanya berorientasi pada bisnis saja. Importir itu harus dalam rangka membangun industri dalam negeri. Impor barang jadi bukan tidak boleh, tapi jangan mengganggu produksi dalam negeri seperti impor ikan.

Importir itu harus tahu aturan, kalau tak ikut aturan salah dong dia. Kalau memang dia importir yang tetap, saya tak tahu kalau ada impor yang benar-benar dadakan, karena untuk melakukan impor harus ada channel, perhitungan bank dan lain-lain. Saya kira dalam kasus ikan misalnya, itu importir yang sudah lama melakukan impor, tidak ujug-ujug importir baru.

Sudah jadi rahasia umum para oknum importir dan pengawas seperti bea cukai, karantina, dituding sering bermain, benarkah seperti itu?

Kalau itu saya sih tak bisa ikut intervensi, karena masing-masing mempunyai. Misalnya seorang importir dia melakukan pelanggaran di bea cukai, itu kewenangannya ada di bea cukai. Persoalannya apakah bea cukai tidak tahu aturan-aturan bagaimana pengaturan barang masuk. Kalau terjadi pelanggaran ya yang melakukan tindakan hukuman ada di bea cukai atau pun karantina.

Sering juga importir itu banyak membentuk perusahaan-perusahaan dengan pemilik yang sama, apakah itu bukan pelanggaran?

Bisa saja seperti itu, ya kemungkinan perusahaan itu macam-macam untuk memperluas bidang usaha juga.

Tapi jangan juga dibatasi, karena itu akan membendung kreativitas orang. Justru kita mendorong untuk membangun ekonomi.

Tapi bagaimana kalau tujuannya mengejar volume impor?

Itu bisa saja, memperluas bidang usaha. Yang pasti menurut saya, itikad pelaku importir harus diatur oleh pemerintah agar lama-lama mereka bisa mengikuti.

Lagi pula pemerintah sudah tak menggunakan kuota, sekarang lebih pada kebebasan, atau kebebasan berkompetisi. Kuota selama ini hanya diberikan kepada bulog seperti impor beras, impor peternakan.

Ada beberapa importir, yang senangnya menyelundup, apa yang membuat mereka seperti itu?

Saya katakan tadi, bahwa yang seperti itu adalah yang orientasinya mengejar keuntungan. Kalau menyelundup lalu berhasil, berarti untungnya gede, kalau tak menyelundup untungnya tipis. Sekarang tergantung importir itu puas atau tidak.

Kalau ada pelanggaran yang terkait aturan pemerintah oleh pemerintah, pemerintahlah yang menentukan seperti apakah izinnya dicabut. Secara langsung keanggotaannya juga gugur.

Mengenai mafia impor, memang selama ini itu benar-benar ada?, sampai mereka harus melakukan lobi-lobi pada regulasi, seperti kasus terigu?

Sekarang kalau kita lihat, produsen tepung terigu yang menjaga produk impor terigu masuk, menurut saya adalah punya kepentingan agar memperkecil impor barang jadi terigu. Jadi kalau ada cerita lobi, pedagang besar membebaskan anti dumping saya rasa kecil, dan tidak tembus. Kita tidak tahu apa kepentingan negara dalam hubungan bilateral dengan Turki. Ada kemungkinan kepentingan bilateral antara Indonesia dengan Turki, yang jelas permohonan dari para pabrik-pabrik terigu belum dikabulkan.

Selain soal lobi impor, importir ini juga dituding sering bermain dengan memberikan fee kepada regulator apakah seperti itu?

Saya merasa tak seperti itu kalau dibidang saya, karena aturannya jelas. Kalau memberikan fee semacam itu kita rugi, kita tidak efisien. Misalnya gula aturannya jelas yang mengimpor importir terdaftar dan importir produsen. Ruang untuk menyogok juga susah, kan ada administrasinya.

Misalnya kalau kita hitung dalam kasus impor 450.000 ton, lalu kita setor (kasih fee) Rp 100 per Kg, jadi Rp 45 miliar. Nah, sekarang gula impor yang masuk berapa ton, saya kira dibawah 80.000 ton. Jadi kalau kita mengeluarkan duit, lalu barangnya nggak masuk rugi dong. Memang kalau yang sudah masuk saya tak tahu yah.

Apalagi sekarang sudah mau musim panen, harga gula dalam negeri sudah lebih murah dari luar negeri, jadi kalau dikasih duit duluan mana mau. Harusnya dilihat dari penyaluran, jadi kalau hitungannya (setoran) duit kan setiap tahun tidak pernah impor itu penuh. Bahkan tahun ini lebih celaka lagi, izin 450.000 ton, panen sudah masuk, hanya ke Medan saja, sedikit Bulog di Surabaya.

Sekarang ini gula impor yang masuk mungkin dibawah 75.000 ton, dari izin yang diberikan 450.000 ton, ini karena stok gula lokal masih 630.000 ton. Tinggal dua bulan lagi April dan Mei, satu bulan konsumsi paling hanya 150.000 ton. Sisa stok saja dari lokal diperikan masih akan ada 200-300.000 ton.

Jadi kalau ada tudingan ngasih fee dahulu Rp 100 per kg, kalau saya sebagai pedagang mikir-mikir. Saya nggak tahu yah kalau ada orang mau rugi yah.

Bidang gula sekarang rugi, harga luar negeri lebih mahal dari dalam negeri. Dulu saya beli gula dalam negeri Rp 9.300 per Kg, sekarang saya jual Rp 8.900 pr Kg.

Saya katakan tadi, kalau ada importir minta kuota lalu ternyata rugi, apalagi kalau barang tak masuk sudah rugi duluan (kalau kasih fee). Jadi saya tidak membantah, tapi prilakunya seperti itu.

Jadi sistem memberikan fee itu benar-benar ada yah pak, khususnya dalam kasus impor gula?

Kalau saya katakan tak ada, tapi takutnya ada orang yang melakukan seperti itu. Tapi gambaran saya, bagaimana bisa memberi (fee) kalau situasinya seperti ini. Tapi kalau mengatakan tidak ada, nanti orang bilang ada. Pendapat saya dengan barangnya tidak masuk, serapan rendah.

Kenapa jatah impor gula untuk PTPN lebih banyak, sementara Bulog sebagai stabilitator harga lebih sedikit?

Karena PTPN dasarnya harus menyerap gula petani 75%. Justru karena yang berjasa membangun industri dalam negeri adalah PTPN karena menyerap gula petani lebih banyak. Justru dia bekerja lebih keras, lebih besar bagi petani, jadi kalau dikasih alokasi impor lebih banyak pantas dong.

Kadin menyatakan importasi pangan Indonesia sudah kronis dengan persentase mencapai 60% apa pendapat anda?

Impor ini kan pergaulan internasional, jadi jangan pernah berpikir kalau kita tidak mau impor. Kalau kita berpikir tidak mau impor itu salah besar, itu pergaulan internasional, bagaimana orang mau mengimpor barang kita, kalau kita tak impor barang mereka. Jadi impor itu pergaulan dan silaturahmi internasional.

Perlu diingat juga pemerintah ada kewajiban menjaga inflasi, jadi jangan sampai ada pembatasan impor demi memajukan produksi dalam negeri, tapi karena impor dibatasi barangnya tidak ada. Jadi perlu dilihat juga kemampuan produksi di dalam negeri.

Mungkin ini pertanyaan nakal, banyak yang menuding menteri perdagangan kita ini pro China, sebagai importir apa pendapat anda?

Bukan pro China, China sekarang merupakan negara yang kemajuan ekonominya patut kita pujilah. Sekarang produk-produk China ini lebih memasyarakat di Asia. Kalau dulu kenapa menteri perdagangan dulu tidak dikatakan pro Jepang, kan banyak barang dari Jepang, Hong Kong dan Taiwan.

Nah, sekarang kalau China lebih unggul dan kompetitif, maka barangnya lari ke mari. Kemungkinan, begini China itu kan negara besar, penduduknya besar sekali, bahwa impor kebutuhan ekspor dan impor, kemungkinan pemerintah berpikir dengan kita memperlancar impor dari China, kita juga kemungkinan diperlancar di China.

Jadi orang bilang jangan berprasangka buruk. Misalnya defisit perdagangan kita bisa dengan China bisa dikurangi. Saya kira ada kepentingan yang sangat besar dalam arti ekonomi. Kalau kita berdagang itu, kita harus berkumpul dengan yang kuat kalau kita mau kuat.

--

Menghindari Jeratan Utang Kartu Kredit
Herdaru Purnomo - detikFinance


Sondang Martha Samosir (Foto: Daru)
Jakarta - Banyak masyarakat masih tak paham tentang cara bijak menggunakan kartu kredit sehingga pada akhirnya terjebak jeratan utang yang besar. Masyarakat juga belum paham mengenai hitungan bunga berbunga kartu kredit sehingga bisa menyebabkan tagihan melonjak.

Lonjakan tagihan kartu kredit itulah yang akhir-akhir ini mencuat kasusnya karena menyebabkan meninggalnya seorang nasabah kartu kredit. Adalah Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) yang tewas dalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.

Korban pada Selasa (29/3/2011) pagi mendatangi kantor Citibank untuk mempertanyakan tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta. Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 orang yang merupakan 2 orang debt collector dan 1 orang karyawan bagian penagihan Citibank. Dalam proses tersebut, Irzen tewas dan polisi kini sedang melakukan investigasi.

Meninggalnya Irzen itu juga menimbulkan kegalauan masyarakat seputar perilaku jasa penagih utang atau debt collector yang acap kali berlaku kasar. Nasabah umumnya tidak nyaman karena terkadang debt collector berperilaku tidak manusiawi, sementara bank mengaku membutuhkan jasa tersebut untuk menyelesaikan piutangnya.

Bagaimana menghindari agar tagihan kartu kredit itu tidak membengkak? Dan bagaimana jika ternyata tanpa disadari pemakaian kartu kredit sudah melebihi kemampuan bayar? Berikut penjelasan dari Ketua Tim Mediasi Perbankan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir yang ditemui detikFinance di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (5/4/2011)

Belajar dari kasus kekerasan debt collector menurut anda mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya nasabah dan bank menyikapi tunggakan tagihan?

Sesuai dengan ketentuan transparansi produk, bank harus menyampaikan informasi jelas mengenai kewajiban yang akan dibebankan kepada nasabah akibat adanya tunggakan kredit nasabah.

Sebaiknya nasabah harus paham betul kewajiban yang melekat pada penggunaan kartu kredit sehingga apabila mempunyai tunggakan dan mengalami kesulitan pembayaran maka sebaiknya nasabah segera menghubungi pihak bank untuk menginformasikan hal tersebut dan mengajukan permohonan restrukturisasi misalnya perpanjangan masa pembayaran, pengurangan denda, atau bunga. Hal yang terpenting adalah itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Bagaimana harusnya nasabah menggunakan kartu kredit agar tidak terjerat tagihan yang tinggi?

Sebaiknya nasabah menggunakan kartu kredit secara bijak dan dewasa yaitu menggunakan sesuai keperluan dan kemampuan bayarnya dimana kartu kredit hanya berperan sebagai sarana penundaan pembayaran yang harus segera dilunasi pada waktunya.

Harus dipahami oleh nasabah memiliki kartu kredit bukan berarti memiliki tambahan penghasilan. Disamping itu nasabah juga perlu memperhatikan kelonggaran pendapatan/penghasilan yang digunakan untuk mengcover tagihan yang harus dibayar.

Setiap kali menggunakan kartu kredit untuk membayar sesuatu maku berarti nasabah telah menambah utang yang jika tidak segera dibayar akan ada penghitungan bunga yang ditanggung sebagai akibat terlambat membayar tagihan atau membayar kurang dari total tagihan.

Jadi yang perlu diingat adalah setiap kali menggunakan kartu kredit akan ada penambahan utang, usahakan melunasi sebelum jatuh tempo.

Apakah memiliki kartu kredit banyak itu baik?

Sebaiknya nasabah lebih dewasa dan bijak dalam memiliki kartu kredit dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuannya untuk melunasi kartu kredit yang telah digunakan. Sehingga nasabah menyadari akan ada konsekuensi dari kepemilikan kartu kredit dibandingkan dengan kemampuan bayarnya.

Bagaimana BI menanggapi keluhan nasabah terkait debt collector ini?

Pihak bank dan nasabah harus memerhatikan etika dalam berbisnis dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Didalam aturan kami sudah dijelaskan prinsip yang harus diacu dalam menjalankan kegiatan penagihan utang kartu kredit yaitu tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku antara lain dengan jelas melarang praktek kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak pantas lainnya dalam bernegosiasi. Walaupun bank menyerahkan pelaksanaan penagihan kepada pihak ketiga, namun tanggung jawab bank pemberi amanat.

Ketika nasabah merasa dirugikan bank apa yang sebaiknya dilakukan nasabah?

Nasabah perlu melakukan klarifikasi dengan bank terlebih dahulu. Dalam hal upaya penyelesaian di bank tidak memuaskan nasabah maka nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan.

Jika ada masalah antara bank dengan nasabah bagaimana sebaiknya nasabah bersikap?

Sesuai PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, nasabah dapat menyampaikan pengaduan permasalahannya kepada bank. Selanjutnya, dalam hal tidak puas dengan penyelesaian di bank, nasabah dapat mengajukan permohonan mediasi perbankan (apabila sengketa memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008).

Apakah betul jika seseorang menggunakan jasa pengacara jalanan atau street lawyer dalam pelunasannya?

Menggunakan jasa pengacara merupakan hak setiap warga negara, namun demikian perlu dipertimbangkan berbagai aspek sebelum menggunakan jasa pengacara tersebut. Disamping itu, penyelesaian pelunasan antara nasabah dengan bank pada umumnya tergantung dari hasil negosiasi antara nasabah dengan bank dimana pemberian/penolakan restrukturisasi merupakan kewenangan bank sepenuhnya.

Apa saran-saran anda ketika cebt collector datang ke nasabah?

Sampaikan permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dengan santun, dan tetap menyempaikan adanya itikad baik nasabah untuk melunasi utangnya.

Dan apa yang harus dilakukan sebelum debt collector datang ke nasabah?

Nasabah sebaiknya melakukan komunikasi yang baik dengan pihak bank mengenai permasalahan kesulitan pembayaran yang dihadapi dan mengajuka negosiasi pembayaran tagihan.

Tanggapan anda mengenai kartu kredti, apa yang harus disiapkan nasabah pertama kali sebelum menggunakan kartu kredit?

Urgensi dari penggunaan kartu kredit tersebut. Artinya, nasabah perlu bersikap bijaksana untuk menentukan apakah transaksi dengan kartu kredit diperlukan atau tidak. Dalam prakteknya, nasabah menggunakan kartu kredit dengan alasan untuk memperoleh diskon atau kemudahan pembayaran cicilan pada suatu produk. Hal tersebut perlu dipertimbangkan lagi oleh nasabah mengingat risiko pembebanan bunga maupun denda yang terus melekat pada setiap transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

--

RI Tak 'Ekspor' TKI Kalau Serius Kembangkan Industri Sawit
Akhmad Nurismarsyah - detikFinance


Jakarta - Indonesia tidak perlu lagi mengekspor tenaga kerja ke luar negeri, apabila pemerintah bisa meningkatkan pemanfaatan industri kelapa sawit di dalam negeri.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Agribisnis, Pangan, dan Peternakan, Franky Widjadja dalam acara Rakor Pangan di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

"Kalau lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik (untuk kelapa sawit), maka kita tidak perlu ekspor TKI," yakin Franky.

Menurut Franky, saat ini sektor industri kelapa sawit telah menyerap 5 juta tenaga kerja. Angka tersebut merupakan bagian dari 50 juta pekerja di bidang agribisnis. "Jadi sekitar 10% bekerja di industri kelapa sawit," katanya.

"Jika setiap kepala keluarga diberikan lahan dua hektar, bayangkan kalau bisa diberi 1 juta hektar, berarti 500 ribu kepala keluarga yang bisa tertampung," ucapnya.

Dilanjutkan olehnya, misalnya terdapat 10 juta masyarakat kurang beruntung dan disiapkan 2 juta hektar lahan untuk kelapa sawit, maka lahan tersebut dapat menampung 1 juta pekerja tambahan.

"Belum lagi dari industri sampingannya. Dengan dikembangkannya industri sawit maka akan dibutuhkan sektor transportasi dan industri sampingannya," kata Franky.

"Jadi ini industri sampingannya dapat bersifat global. Jadi bisa saja tambah 1 juta pekerja dengan kelapa sawit dan 1 juta dari industri sampingannya," timpalnya sekali lagi.

-
Kemenkeu Contek Pensiun Dini Ala Bank Permata dan Mandiri
Ramdhania El Hida - detikFinance


Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui kajian pensiun dini diambil contoh dari kebijakan perusahaan swasta seperti perbankan. Salah satu yang menjadi contoh adalah pensiun dini ala Bank Permata dan Mandiri.

"Di pemerintah belum punya pengalaman, jadi swasta kita pakai," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Mulia P. Nasution saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Menurut Mulia, perusahaan swasta yang telah berhasil melakukan kebijakan pensiun dini adalah Bank Permata. Kebijakan tersebut justru menarik 2.000 pegawai yang ingin mengikuti program pensiun dini, termasuk pegawai yang belum mendekati usia pensiun.

"Jadi kita gunakan pengalaman di perbankan, dan swasta, yang sudah pernah itu Bank Mandiri, Bank Permata dari 6000-an SDM permata, yang tertarik itu sudah 2.000 orang," ujarnya.

Ketertarikan pegawai tersebut, jelas Mulia, disebabkan adanya kompensasi menarik yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang mengikuti pensiun dini sebagai bekal wirausaha pasca melepaskan diri dari perusahaan. Kompensasi tersebut berupa pelatihan dan modal segar yang sesuai.

"Untuk mempersiapkan dalam rangka berwirausaha yang sifatnya training, selain itu diberikan semacam uang kerahiman," ujarnya.

Mulia menilai pemberian kompensasi tersebut tidak akan memberatkan anggaran seberat anggaran untuk menahan para pegawai tetap bekerja di perusahaan tersebut. Jika diberlakukan di kementerian Keuangan, Mulia menyatakan pemberian kompensasi ini akan disesuaikan dengan anggaran negara yang ada.

"Besarnya tidak terlalu memberatkan anggaran, karena kita sudah perhitungkan itu dan itu harus menarik karena bagi yang bersangkutan, namun memang semua itu harus disesuaikan dengan anggaran negara," jelasnya.

Untuk Kementerian Keuangan, Mulia menyatakan masih dalam kajian, termasuk terkait dengan berapa jumlah pegawai yang bisa bergabung dalam program tersebut, baik dari Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen lain.

"Dirjen Perbendaharaan karena waktu dibentuk itu merger dari 5 instansi anggaran, badan akuntansi keuangan negara, informasi dan teknologi, lembaga keuangan, pusat manajemen obligasi negara, waktu itu dimasukkan dari sana, sekarang kita lihat lagi petanya dan dikaji lagi, lagi di exercise dilihat dari kementeriannya, bisa 1000 lebih, tapi ini masih dikaji, bisa kurang bisa lebih. Selain itu, yang banyak juga pajak, karena dilakukan modernisasi, karena tiap modernisasi kan tidak bisa keluarkan staf sedangkan tuntutan sudah berbeda," pungkasnya.

PT Bank Permata Tbk melakukan penawaran program pensiun dini (Voluntary Employement Separation Program/VESP) dalam rangka meningkatkan efisiensi. Program ini telah dimulai sejak 31 Januari hingga 31 Maret 2007.
-
Tukang Bakso dan Asongan Dijamin Bisa Dapat Rumah Murah, Asal...
Whery Enggo Prayogi - detikFinance


Jakarta - Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menjamin tukang bakso dan pedagang asongan dapat memiliki rumah murah Rp 25 juta tanpa uang muka (DP), asal memiliki penghasilan yang baik.

Hal ini disampaikan Suharso dalam dalam konferensi pers, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/7/2011). "Semua orang bisa memiliki rumah dengan (cicilan) Rp 225-250.000 per bulan selama 15 tahun, tanpa DP (downpayment/uang muka). Tukang bakso dan asongan juga bisa dapat rumah," ujarnya.

Tukang bakso dan pedagang asongan, lanjut Suharso, merupakan kategori masyarakat berpenghasilan namun non-bankable. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat membantu penyediaan rumah bagi seluruh masyarakat, tidak hanya yang berpenghasilan tetap.

"Modifikasi dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), yang murni adalah yang bankable. Yang tidak berpenghasilan tidak tetap, tapi berpotensi pakai plus jaminan. Asuransi pakai Askrindo," jelas Suharso.

Ia menambahkan, program rumah murah Rp 25 juta per unit merupakan inisiatif pemerintah. Hal ini sesuai direktif presiden SBY, akan ada 1 juta rumah murah baru hingga 2014 yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fokus dari Kementerian Perumahan Rakyat adalah masyarakat dapat mencicil rumah selama 15 tahun dengan nilai tetap. Tidak ada fluktuasi pembayaran mengikuti tingkat inflasi, seperti program-program sebelumnya.

"Syarat kita adalah dari Berbendahara Umum Negara. Kita ikuti good governance. Kalau bank kan punya persyaratan teknis di Bank Indonesia (BI). Inilah hasil kombinasi. Kita sedang berproses dan kita jaga agar suku bunga tidak naik, hingga pembeli dijamin selama 15 tahun, cicilan tidak berubah," tuturnya.
-
Transaksi Capai Rp 6 Triliun, IHSG Tembus Rekor Baru Lagi
Angga Aliya - detikFinance


Foto: Whery/detikFinance
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menembus rekor tertingginya sepanjang sejarah di 4.132. setelah menanjak 45 poin. Transaksi di lantai bursa sangat ramai hingga menembus Rp 6 triliun.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat di posisi Rp 8.510 per dolar AS dibandingkan penutupan kemarin di Rp 8.525 per dolar AS. Nilai tukar dolar jatuh ke posisi terendahnya terhadap mata uang lain akibat kekhawatiran gagal bayar utang AS.

Mengawali perdagangan pagi tadi, IHSG dibuka turun tipis 2,297 poin (0,06%) ke level 4.084,797. IHSG masih ketinggalan penguatan yang dicetak oleh bursa-bursa Asia.

Aksi beli yang terjadi di saham-saham unggulan, terutama berbasis komoditas dan finansial, membuat IHSG akhirnya kembali ke zona hijau dan mencetak rekor intraday tertingginya. Rekor intraday tertinggi yang pernah diraih IHSG yaitu di level 4.109,084 pada perdagangan akhir pekan lalu.

Pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG melaju 33,418 poin (0,81%) ke level 4.120,512 ditopang positifnya kinerja emiten semester I-2011. Indeks pun kembali menembus rekor tertingginya yang baru di 4.133,689.

Perburuan saham-saham di perdagangan sesi II tak semarak pagi tadi. Namun demikian, saham-saham unggulan berbasis komoditas dan bank terus menjadi incaran.

Mengakhiri perdagangan, Selasa (26/7/2011), IHSG ditutup menanjak 45,683 poin (1,11%) ke level 4.132,777. Sementara Indeks LQ 45 ditutup melesat 9,951 poin (1,38%) ke level 731,038.

Saham-saham bank blue chip ditransaksikan paling banyak hari ini, baik oleh investor lokal maupun asing. Sama halnya dengan saham-saham berbasis komoditas, yaitu tambang dan perkebunan.

Kinerja emiten yang positif mendorong aksi borong saham di lantai bursa. Akibatnya seluruh indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun menghijau.

Rekor terakhir yang sudah ditembus IHSG terjadi pada perdagangan Jumat 22 Juni 2011 lalu di level 4.106,822 setelah menanjak 38,749 poin (0,95%). Kala itu, aksi beli sangat tinggi dan dana asing sebanyak setengah triliun masuk ke lantai bursa.

Perdagangan hari ini berjalan ramai dengan frekuensi transaksi mencapai 192.132 kali pada volume 9,171 miliar lembar saham senilai Rp 6,28 triliun. Sebanyak 161 saham naik, 86 saham turun, dan 91 saham stagnan.

Investor asing pun ikut ambil bagian dalam pencetakan rekor IHSG kali ini, transaksi asing tercatat melakukan pembelian bersih (foreign net buy) tipis senilai Rp 81,404 miliar di seluruh pasar.

Kinerja positif emiten tak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di bursa-bursa regional sehingga membuat seluruhnya kompak berjalan di zona hijau. Bursa saham Hong Kong melaju paling kencang akibat profit emiten lebih tinggi dari ekspektasi para pelaku pasar.

Berikut situasi dan kondisi bursa-bursa di Asia:


* Indeks Komposit Shanghai menguat 14,28 poin (0,53%) ke level 2.703,03.
* Indeks Hang Seng melonjak 278,79 poin (1,25%) ke level 22.572,08.
* Indeks Nikkei 225 naik 47,71 poin (0,47%) ke level 10.097,72.
* Indeks Straits Times bertambah 12,88 poin (0,41%) ke level 3.184,43.


Saham-saham yang naik signifikan dan masuk dalam jajaran top gainers diantaranya Indo Tambangraya (ITMG) naik Rp 2.500 ke Rp 51.800, Astra Internasional (ASII) naik 1.500 ke Rp 73.950, United Tractor (UNTR) naik Rp 500 ke Rp 25.750, dan Argha Prima (AKPI) naik Rp 455 ke Rp 2.325.

Sementara saham-saham yang turun cukup dalam dan masuk dalam kategori top losers antara lain Roda Vivatex (RDTX) turun Rp 550 ke Rp 3.975, Bank Danamon (BDMN) turun Rp 150 ke Rp 5.350, Tifico (TFCO) turun Rp 110 ke Rp 900, dan Sari Roti (ROTI) turun Rp 100 ke Rp 3.500.


-
TKI Gagal Berangkat Dapat Suntikan Modal Rp 4 Miliar
Ade Irawan - detikFinance


Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menganggarkan Rp 4 miliar untuk program pembinaan industri bagi para TKI yang gagal berangkat sebagai imbas moratorium.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah menjelaskn kucuran dana sebesar Rp 4 miliar untuk membina TKI yang terkena imbas moratorium menjadi wirausaha di bidang IKM.

Ia menuturkan dana tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang IKM yang saat ini sudah semakin menipis.

"Pasca moratorium dimana para TKI yang 200.000 yang tidak jadi berangkat akan kita pilih akan kita didik agar mereka bisa bekerja di pabrik atau jadi wirausaha," katanya Ketika ditemui di kantornya Selasa (26/7/2011).

Euis menjelaskan, dana sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak hanya digunakan untuk pelatihan-pelatihan para TKI untuk menjadi perajin atau menjadi wirausahawan. Namun dapat disisihkan pula untuk memberikan tambahan modal bagi mereka.

"Ini juga tidak bisa kita mengajar mereka, mereka magang serifikat, terus sudah. Itu kan jadi persoalan baru. Mereka harus bisa sampai makan, istilahnya. Jadi mereka dilatih sampai bisa, terus diberi modal. Modalnya bisa berupa uang dan juga mesin," tambahnya.

Dengan dana yang hanya Rp 4 miliar, Euis mengaku, masih terlalu kecil untuk menjangkau para TKI yang tersebar di 48 kabupaten yang diperkiakan sebagai kantung-kantung TKI. Menurutnya, dengan dana sebesar itu, masih bisa menjangkau 10-12 titik di sektar Jawa dan Bali.

"Paling mungkin kita menyentuh 10-12 titik yang masing-masing terdiri dari 20 orang tenaga kerja di sekitar Jawa Bali sukur-sukur ke NTB," harapnya.
-
Laba Astra Agro Melesat 98% Sentuh Rp 1,3 Triliun
Whery Enggo Prayogi - detikFinance


Foto: Dok detikFinance
Jakarta - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatat laba bersih Rp 1,317 triliun, naik 98,94% dibandingkan periode sebelumnya. Faktor penjualan yang bertumbuh menjadi penyebab perbaikan kinerja AALI.

Menurut laporan keuangan AALI yang dipublikasikan, seperti dikutip detikFinance, Selasa (26/7/2011), laba bersih per saham juga naik dari Rp 404,16 di semester I-2010 menjadi Rp 806,43 triliun.

Pendapatan perseroan memang mengalami peningkatan 50,58% menjadi Rp 5,296 triliun hingga Juni 2011. Bandingkan pencapaian AALI di periode sebelumnya, Rp 3,517 triliun.

Laba kotor juga meningkat nyaris 68% dari Rp 1,226 triliun di semester I tahun lalu, menjadi Rp 2,059 triliun. Kinerja perseroan semakin moncer setelah mencatat penghasilan lain-lain Rp 42,48 miliar di paruh pertama tahun ini. Padahal periode sebelumnya AALI mencatat beban Rp 35,13 miliar.

Total aset anak usaha grup Astra ini meningkat dari Rp 8,791 triliun menjadi Rp 9,69 triliun. Dimana seluruh kewajiban hingga semester I-2011 Rp 1,975 triliun, naik dari periode sebelumnya Rp 1,334 triliun.

Selama enam bulan pertama tahun ini, harga saham AALI berbanding terbalik dengan kinerjanya karena justru tergerus 11,48%, dari Rp 26.550 per lembar di akhir 2010 menjadi Rp 23.500 per lembar di akhir Juni tahun ini.

Pada perdagangan hari ini, harga saham AALI naik 100 poin (0,42%) ke level Rp 23.450 per lembar. Sebanyak 1.838 lot sahamnya ditransaksikan 417 kali senilai Rp 21,527 miliar.
-


Tidur Nyenyak

Mazmur 4:9
“Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya TUHAN, yang membiarkan aku diam dengan aman.”

Bacaan Alkitab Setahun: Mazmur 25; Matius 25; Yesaya 5-6

Salah satu permasalahan dunia saat ini adalah tingginya ketergantungan manusia akan penggunaan obat-obatan dan alkohol. Lebih parahnya lagi, hari-hari ini, orang-orang khususnya mereka yang tinggal di perkotaan menggunakan kedua barang tersebut agar dapat tidur nyentak di malam hari.

Hal itu tentunya menyedihkan Allah. Bukannya menghadapi dan mengurus masalahnya, mereka justru menggunakan obat-obatan atau alkohol untuk melarikan diri.

Namun, “solusi“ semacam itu hanya membuat semuanya bertambah buruk sebenarnya. Penulis kitab Amsal mengingatkan bahwa alkohol “.....memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak” (Amsal 23:32).

Allah sangat mengasihi Anda dan Dia ingin memberi Anda kedamaian yang diperoleh dari pengenalan akan Dia. Janji Yesus bagi para pengikut-Nya pada Matius 11:28 tidak perlu diragukan. Kelegaan pasti diterima bagi siapa saja yang lemah letih yang datang kepada-Nya.

Hanya Allah yang dapat memberikan damai sejati, tak ada yang lain yang mampu melakukannya.